Rahman Sabon Minta Pemerintah Kaji Kembali Rencana Pengampunan Pajak

0
147

Jakarta.- Rahman Sabon Nama Pengamat Sosial Politik dan Ekonomi, diminta tanggapannya terkait pertemuan Pimpinan DPR RI dan  Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta, hari ini (Jumat 15/4-2016) tentang rencana kebijakan Tax Amnesty, mengatakan pemerintah tidak perlu tergesa gesa melakukan kebijakan terkait Tax Amnesty

Rahman Sabon sependapat dengan Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas, dan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon dari Fraksi Gerindra yang meminta pada pemerintah agar rencana kebijakan pengampunan pajak dikaji kembali lebih mendalam sebelum diterapkan.

Menurut Rahman Sabon sepertinya DPR memanfaatkan momentum bocornya skandal The Panama Papers ini sebagai peluang untuk mengejar  menuntaskan RUU Pengampunan Pajak/Tax Amnesty. Tax Amnesty ini sebaiknya diberikan pada Usaha Kecil dan Menengah/UKM tidak untuk perusahan besar nasional maupun asing,

Diharapkan Tax Amnesty ini tidak terkait dengan dugaan hutang pajak 4 (empat) pabrik rokok besar sebesar Rp.60 trilyun.Disarankan Menteri Keuangan dan Dirjen Pajak agar menagih pajak 4 perusahan  besar pabrik rokok itu untuk mengurangi devisit anggaran pemerintah APBN tahun 2016.Pemerintah sudah seharusnya mengusut pemenuhan kewajiban pajak dari mereka yang namanya tercantum dalam dokumen Panama Papers,tidak harus melalui Tax Amnesty, karena tidak ada bisnis riil yang dilakukan oleh mereka di negara yang dikenal sebagai Tax Heaven Contries.

Kecuali mereka yang berniat  mengemplang pajak atau menyembunyikan uang dari hasil kegiatan ilegal seperti korupsi,komisi iligal dan bisnis ilegal lainnya.Tax Amnesty tidak akan banyak memberi masukan adanya dana yang bermanfaat bagi penambal defisit anggaran pembangunan.Perlu diketahui bahwa tahun 2018 akan berlaku pertukaran wajib pajak antar negara,sehingga penyembunyian data akan sulit dilakukan oleh Wajib Pajak.

Rahman menyarankan agar pemerintah  tidak perlu terburu buru terkait RUU Pengampunan Pajak,dan tidak perlu takut dan tunduk pada tekanan DPR.Pemerintah dapat menyesuaikan mengurangi target penerimaan pajak pemasukan untuk APBN-P dengan hemat anggaran/cat spanding.Pemerintah perlu menyatakan akan menggalang lahirnya Konvensi Internasional untuk mengakari praktek seperti kasus The Panama Papers, dengan demikian  dunia akan membleklis parusahan dan individu yang terlibat dgn praktek model Panama Paper, kata Pengamat sosial politik dan  ekonomi Raham Sabon.(wes)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here