Sabon Ingatkan Presiden Tidak Terjebak Bisnis Terselubung

0
192

Jakarta.-Pengamat Politik dan Ekonomi DR.Rahman Sabon Nama mengingatkan Presiden Joko Widodo untuk berhati hati agar tidak melanggar konstitusi terkait penerbitan Perpres KA Cepat Jakarta-Bandung.

Publik menyadari bahwa tujuan pemerintah adalah baik untuk mempercepat proses pembangunan infrastruktur sehingga dapat segera terlaksana dan dirasakan manfaatnya,baik sosial dan ekonomi oleh rakyat Indonesia.

Rahman,pada 4bintang,Jumat (26/1) mengatakan kereta cepat ini sesuai dengan Program MP3EI yang ditetapkan pemerintahan SBY yang mandek dan mangkrak.Disamping tujuan tersebut ,KA cepat ini dibangun untuk meningkatkan aksesibilitas dari Jakarta Bandung yang saat ini lebih banyak bergantung pada tol Cipularang yang memakan waktu tempuh rata rata 2-3 jam.

Melalui kereta cepat hanya membutuhkan waktu 30 menit jauh lebih cepat dibandingkan dengan menggunakan kendaraan pribadi.

Proyek ini menurut Menteri BUMN Rini Soemarno adalah investasi murni Bussines to Bussines atau melalui pembiayaan Public Private Partnership (PPP).Terkait dengan Perpres No.107 tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana KA cepat Jakarta-Bandung ada tiga hal yang perlu dipertimbangkan untuk dievaluasi agar tidak menyalahi Undang Undang yaitu :
1).Undang Undang tata ruang pasal 70 yang dimasalahkan publik.
2).Apabila proyek ini murni investasi swasta Bussines to Bussines maka tidak perlu ada Perpres atau Kepres,karena pengalaman dengan China biasanya mereka minta jaminan tertulis pemerintah semacam perpres dan diduga karena ada kepentingan bisnis terselubung atau pejabat terkait yang menangani proyek ini.

Rahman sarankan agar Presiden dapat mengevaluasi kembali hal ini dan mencermati agar tidak terjebak dengan akal bulus pejabat yang terlibat dalam proyek ini.

3).Apabila proyek ini investasi murni tidak ada dana APBN,maka dari sekarang pemerintah harus lebih waspada jangan sampe nantinya proyek ini disulap dengan alokasi Penyertaan Modal Negara (PMN) ditalangi dulu oleh ke empat BUMN dan akan diganti melalui APBN 2016.Perlu diingat pemerintah sudah punya modal dalam sarana dan tanah,serta modal Rp.6,4 trilyun.

Pembiayaan Proyek dengan nilai USD 5,5 Milyar (76,4trilyun) melalui pinjaman 75 % dari China Devlopment Bank dan Industrial Comercial Bank of China dan bunga 2 %/tahun serta jangka waktu pengembalian 40 tahun,dengan konsesi untuk PT.KCIC yaitu 50 tahun. Share keuntungan 60 % untuk Indonesia dan 40% untuk China.

Rahman Sabon Nama mendukung agar proyek ini tetap berjalan dan harus sukses karena sangat bermanfaat untuk rakyat dan bangsa, tetapi diingatkan pada pemerintah agar lebih berhati hati jangan sampe proyek ini berkedok investasi tetapi nyatanya terselubung Indonesia berhutang melalui pinjaman pada RRC.(wes)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here